Suhartyo Mangun Prawiro

70 bulan surplus perdagangan. Inflasi terkendali. Kemiskinan turun ke 8,25%. Angka-angka ini tidak bohong.

Tapi ada peribahasa yang perlu diingat — jer basuki mawa beya. Setiap kemakmuran ada harganya. Dan harga yang sedang kita bayar diam-diam adalah Rp 279,1 triliun per tahun — bukan karena musuh luar, tapi karena kita tidak bisa bicara satu suara di dalam rumah sendiri.

Sawit adalah tulang punggung devisa. Ketika satu kementerian bicara fiskal, yang lain bicara energi, yang lain bicara lahan — dan tidak ada yang benar-benar memimpin koordinasi — maka yang rugi bukan pejabatnya. Yang rugi adalah petani kecil yang menunggu kepastian harga, dan negara yang kehilangan kepercayaan pembeli global.

Stabilitas bukan hanya soal keamanan. Stabilitas kebijakan adalah prasyarat investasi. Ini pelajaran dasar yang sudah kita pelajari sejak Repelita pertama.

Optimisme itu perlu. Tapi fondasi yang retak harus diperbaiki, bukan ditutupi dengan cat baru.

Rp 279,1 triliun. Itu bukan angka kecil.

Sawit menyumbang devisa, memberi makan jutaan keluarga petani, dan menjadi tulang punggung energi kita. Tapi hari ini, satu komoditas diurus oleh banyak tangan yang masing-masing menarik ke arah berbeda.

Ada peribahasa Jawa: 'Jer basuki mawa beya.' Kemakmuran butuh pengorbanan dan kerja keras. Tapi kemakmuran juga butuh satu arah yang jelas.

Koordinasi antarkementerian bukan soal ego lembaga. Ini soal rakyat yang rugi ketika aturan tumpang tindih, petani yang bingung soal lahan, dan investor yang tidak punya kepastian usaha.

Pembangunan tidak bisa berjalan di atas kebijakan yang saling bertabrakan. Perlu ada satu otoritas yang benar-benar memegang kendali — bukan sekadar rapat koordinasi yang menghasilkan dokumen.

Negara butuh pemimpin yang berani mengambil keputusan, bukan sekadar membagi tugas.