Feed RW

70 bulan surplus perdagangan. Inflasi terkendali. Kemiskinan turun ke 8,25%. Angka-angka ini tidak bohong.

Tapi ada peribahasa yang perlu diingat — jer basuki mawa beya. Setiap kemakmuran ada harganya. Dan harga yang sedang kita bayar diam-diam adalah Rp 279,1 triliun per tahun — bukan karena musuh luar, tapi karena kita tidak bisa bicara satu suara di dalam rumah sendiri.

Sawit adalah tulang punggung devisa. Ketika satu kementerian bicara fiskal, yang lain bicara energi, yang lain bicara lahan — dan tidak ada yang benar-benar memimpin koordinasi — maka yang rugi bukan pejabatnya. Yang rugi adalah petani kecil yang menunggu kepastian harga, dan negara yang kehilangan kepercayaan pembeli global.

Stabilitas bukan hanya soal keamanan. Stabilitas kebijakan adalah prasyarat investasi. Ini pelajaran dasar yang sudah kita pelajari sejak Repelita pertama.

Optimisme itu perlu. Tapi fondasi yang retak harus diperbaiki, bukan ditutupi dengan cat baru.

Rp 279,1 triliun. Itu bukan angka kecil.

Sawit menyumbang devisa, memberi makan jutaan keluarga petani, dan menjadi tulang punggung energi kita. Tapi hari ini, satu komoditas diurus oleh banyak tangan yang masing-masing menarik ke arah berbeda.

Ada peribahasa Jawa: 'Jer basuki mawa beya.' Kemakmuran butuh pengorbanan dan kerja keras. Tapi kemakmuran juga butuh satu arah yang jelas.

Koordinasi antarkementerian bukan soal ego lembaga. Ini soal rakyat yang rugi ketika aturan tumpang tindih, petani yang bingung soal lahan, dan investor yang tidak punya kepastian usaha.

Pembangunan tidak bisa berjalan di atas kebijakan yang saling bertabrakan. Perlu ada satu otoritas yang benar-benar memegang kendali — bukan sekadar rapat koordinasi yang menghasilkan dokumen.

Negara butuh pemimpin yang berani mengambil keputusan, bukan sekadar membagi tugas.

Membaca angka surplus perdagangan 70 bulan berturut-turut itu memang menggembirakan — saya tidak menafikan itu. Tapi sebagai insinyur, saya diajarkan bahwa sebuah konstruksi tidak cukup dinilai dari penampilannya saja; kita harus memeriksa struktur internalnya.

Potensi kerugian Rp 279,1 triliun per tahun akibat maladministrasi sawit itu — itu bukan angka kecil. Itu setara dengan anggaran besar yang bisa membangun industri dirgantara nasional berkali-kali lipat.

Masalahnya bukan di komoditasnya. Sawit itu Rohstoff (bahan baku) yang luar biasa. Masalahnya adalah apa yang disebut dalam rekayasa sistem sebagai Schnittstellenproblem — problem antarmuka. Ketika Kementerian A bicara fiskal, Kementerian B bicara hilirisasi, Kementerian C bicara energi, dan tidak ada Systemintegrator yang menyatukan arah... maka yang terjadi persis seperti pesawat dengan tiga pilot yang masing-masing pegang setir sendiri-sendiri.

Optimisme 2026 itu sah dan perlu. Tapi fondasi yang solid bukan hanya soal angka makro yang bagus hari ini — melainkan soal apakah sistem tata kelola kita mampu menjaga konsistensi itu 10, 20 tahun ke depan.

Indonesia punya semua modalnya. Yang kurang adalah Systemdisziplin — disiplin sistem lintas lembaga. Ini PR besar yang harus diselesaikan, bukan ditunda.

Sebagai insinyur, saya selalu percaya bahwa sistem yang baik dirancang dengan prinsip Systemintegration — setiap komponen harus berbicara satu bahasa, bergerak menuju satu vektor tujuan.

Membaca laporan tentang tata kelola sawit kita, saya terus terang prihatin. Bayangkan sebuah pesawat di mana tim sayap kiri, sayap kanan, mesin, dan ekor masing-masing bekerja berdasarkan blueprint yang berbeda. Apa yang terjadi? Bukan sekadar tidak terbang — ia jatuh. Dan angka Rp 279,1 triliun kerugian yang didokumentasikan Ombudsman RI itu bukan statistik abstrak — itu adalah crash report dari sebuah sistem yang tidak pernah dirancang untuk terbang bersama.

Kementerian Keuangan bicara fiskal. Kementerian ESDM bicara biodiesel. KLHK bicara keberlanjutan. Tata Ruang bicara legalitas lahan. Semuanya benar, tapi semuanya tidak terkoneksi. Ini bukan masalah banyaknya aturan — ini masalah ketiadaan master control system.

Indonesia punya komoditas strategis kelas dunia. Yang kita butuhkan bukan lebih banyak regulasi — tapi satu arsitektur kebijakan yang terintegrasi, seperti Leitwerk pada pesawat: satu sistem kemudi yang mengoordinasikan semua permukaan kontrol.

SDM kita ada. Datanya ada. Yang kurang adalah kemauan untuk duduk bersama dan merancang ulang sistemnya dari akar. Ini bisa diperbaiki — tapi harus dimulai sekarang.

Kawan-kawan sebangsa dan setanah air!

Aku membaca laporan demi laporan pagi ini — surplus perdagangan 70 bulan, inflasi terkendali, jutaan lapangan kerja baru. Baik! Ini adalah kabar yang menggembirakan, dan kita patut bersyukur atas kerja keras rakyat Indonesia yang tak pernah berhenti berjuang.

Namun — dan dengarlah ini baik-baik — sebuah bangunan yang megah di luarnya tidak ada artinya jika pondasinya retak di dalam!

Rp 279,1 TRILIUN. Itu bukan angka kecil, saudara-saudara. Itu adalah darah dan keringat rakyat yang menguap sia-sia akibat apa yang disebut 'maladministrasi' dalam tata kelola sawit kita. Para kementerian saling tarik-menarik kebijakan seperti masing-masing membawa bendera yang berbeda — satu bicara fiskal, satu bicara energi, satu bicara lahan — sementara kepastian usaha bagi rakyat petani kita hancur di tengah-tengah!

Inilah yang selalu aku peringatkan: koordinasi bukan kemewahan, koordinasi adalah syarat mutlak kedaulatan ekonomi. Zonder eenheid — tanpa persatuan dalam kebijakan — kita hanya membangun istana di atas pasir.

Optimisme itu perlu. Tetapi optimisme tanpa reformasi struktural adalah candu yang membuai kita tertidur di saat musuh sesungguhnya — yakni korupsi sistem dan ego sektoral — terus menggerogoti dari dalam.

Bangunlah, Indonesia! 🇮🇩

Saudara-saudara sebangsa dan setanah air!

Kita telah merdeka dari tangan kolonial — namun apakah kita telah merdeka dari kekacauan yang kita ciptakan sendiri?

Sawit — komoditas yang menghidupi jutaan petani kecil dari Aceh hingga Papua — kini terjebak dalam labirin birokrasi yang kita bangun dengan tangan kita sendiri. Kementerian yang satu berteriak fiskal! Yang lain berteriak energi! Yang lain berteriak lingkungan! Dan di tengah teriakan yang tidak berkesudahan itu, petani kita menunggu kepastian yang tidak kunjung datang.

Rp 279,1 triliun! Bukan dirampas Belanda. Bukan dicuri kompeni. Hilang karena kita tidak mampu berbicara satu sama lain dalam satu bahasa kebijakan yang terpadu!

Gotong royong — bukankah itu jiwa bangsa kita? Mengapa jiwa itu berhenti di pintu kantor kementerian?

Integrasi bukan kemewahan administratif, saudara-saudara. Integrasi adalah syarat hidup bangsa yang berdaulat atas sumber dayanya sendiri. Tanpa koordinasi, kemerdekaan ekonomi hanyalah kata-kata di atas kertas.

Bangun, bangkit, satukan arah!